Dwi Fungsi ABRI: Kenapa Ramai Penolakannya & Apa Dampaknya?
"Lagi-lagi Dwi Fungsi ABRI?! Sejarah Mau Diputar Ulang?"
Lo pasti pernah denger soal Dwi Fungsi ABRI—konsep yang bikin TNI (dulu ABRI) bisa main di dua lapangan: militer & sipil. Nah, belakangan ini, wacana buat balikin peran ini lagi mencuat. Pertanyaannya: Kenapa banyak yang nolak? Dan sebenernya, ada sisi positifnya juga nggak?
🧐 Dwi Fungsi ABRI Itu Apa Sih?
Konsep ini pertama kali diperkenalkan era Orde Baru. TNI (dulu ABRI) dikasih hak buat berperan nggak cuma di pertahanan, tapi juga di politik dan pemerintahan.
🚨 Prakteknya gimana?
➡️ Perwira militer bisa duduk di kursi pemerintahan tanpa harus pensiun.
➡️ Ada jatah kursi buat militer di DPR (tanpa pemilu).
➡️ Banyak jabatan sipil diisi orang berseragam.
❌ Kenapa Banyak yang Nolak?
1️⃣ Trauma Orde Baru
"Jangan-jangan kita balik lagi ke masa di mana militer bisa ikut atur negara?"
Dulu, Dwi Fungsi bikin militer punya kekuatan politik berlebihan, susah dikritik, dan ujung-ujungnya? Penyalahgunaan kekuasaan.
2️⃣ Potensi Pelanggaran HAM
Dulu, pas militer punya pengaruh besar di pemerintahan, banyak kasus pelanggaran HAM yang susah diusut. Kalo peran ini dihidupkan lagi, bisa jadi kontrol terhadap militer makin longgar.
3️⃣ Profesionalisme TNI Bisa Menurun
Di banyak negara maju, militer fokus di pertahanan, nggak nyampur di urusan sipil. Takutnya, kalau TNI dikasih peran ganda lagi, mereka bakal lebih sibuk berpolitik daripada latihan perang.
4️⃣ Militer di Jabatan Sipil = Konflik Kepentingan
TNI itu institusi negara, bukan partai politik. Kalau mereka mulai main di wilayah sipil, bisa jadi ada kepentingan yang bentrok—misalnya, pas ada demo rakyat, TNI bakal lebih condong ngebela pemerintahan daripada rakyat.
✅ Tapi Emang Ada Positifnya?
1️⃣ Disiplin & Stabilitas Pemerintahan
Militer terkenal dengan kedisiplinan dan ketegasannya. Beberapa orang percaya, kalau mereka ada di pemerintahan, bakal ada efek stabilitas dan ketertiban.
2️⃣ Bisa Bantu di Wilayah Terpencil
Ada beberapa daerah yang infrastrukturnya minim dan pemerintah sipil lemah. Militer, yang punya struktur kuat, bisa jadi solusi buat membantu pembangunan di daerah ini.
3️⃣ Reformasi Birokrasi Bisa Lebih Cepat
Dengan mentalitas kerja militer yang cepat dan efisien, ada kemungkinan birokrasi yang lambat dan berbelit-belit bisa dipangkas.
⚖ Dampak Positif vs. Negatif: Worth It Nggak?
| Dampak Positif | Dampak Negatif |
|---|---|
| Stabilitas politik lebih terjaga | Militer bisa terlalu kuat & susah dikontrol |
| Birokrasi bisa lebih efektif | Demokrasi bisa mundur |
| Pemerataan pembangunan lebih cepat | Potensi pelanggaran HAM meningkat |
| Bisa jadi solusi buat daerah terpencil | Rakyat kehilangan hak sipil & kebebasan |
Revisi UU TNI dan Kekhawatiran Publik
Baru-baru ini, pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Revisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat politik karena dianggap berpotensi mengembalikan konsep Dwi Fungsi ABRI. Pasalnya, revisi UU TNI berencana memperluas kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh anggota aktif TNI, dari 10 menjadi 16 kementerian/lembaga. radarmalang
Namun, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa UU TNI yang baru tidak mengembalikan Dwi Fungsi ABRI dan tidak mengizinkan TNI berbisnis. Ia menegaskan bahwa UU TNI bukan wujud kembalinya Dwi Fungsi ABRI. detiknews
🎯 Kesimpulan: Lo Setuju atau Nggak?
Sekarang pertanyaannya: Apakah Indonesia butuh Dwi Fungsi ABRI lagi?
Buat yang setuju, alasannya mungkin karena pemerintahan sipil dianggap lemah dan korup, jadi butuh figur tegas.
Buat yang nolak, mereka takut militer jadi terlalu berkuasa lagi kayak zaman Orde Baru.
👉 "Lo sendiri gimana? Setuju atau nggak kalau militer dikasih peran sipil lagi? Drop pendapat lo di komen!"
#DwiFungsiABRI #TNI #PolitikIndonesia #Reformasi #OrdeBaru #MiliterDiPemerintahan #Demokrasi #UU2025 #HAM #DPR
Comments
Post a Comment